Yogyakarta - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan progres yang positif.
Hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.
Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis nya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
Di Hotel Harper Malioboro, Kamis (07/12) hal ini sebagaimana diungkapkan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan, ditelisik lebih mendalam dan dilihat secara komprehensif selama periode 1 tahun.
Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96, 3%. Padahal, di Semester Pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42, 4?ri target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74, 7% di kuartal ketiga.
Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan, kata Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut.
"Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim, " ujarnya usai kegiatan.
"Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun".
"Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini, " imbuhnya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham berlangsung selama 4 hari, Senin - Kamis (4-7 Desember 2023).
Kegiatan ini dimaksudkan, untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto menutup seluruh rangkaian kegiatan.