Tekad Kuat Rutan Kudus Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas

Kudus - Kamis (25/01) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Tejo, memimpin acara Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Tengah, termasuk Rutan Kudus.

Acara ini diinisiasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi di wilayah Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Tejo menekankan pentingnya keterlibatan semua UPT dalam mewujudkan Zona Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Baca juga: Cegah Potensi Ganggan Kamtib, Polsek Nusakambangan Patroli ke Lapas Karanganyar

"Bersama-sama kita wujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, kita bisa menciptakan perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Tengah, " ungkap Tejo.

Rutan Kudus, sebagai salah satu UPT yang hadir dalam acara tersebut, diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung visi dan misi reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kemenkumham. Tejo juga mengapresiasi upaya UPT di Jawa Tengah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan perubahan positif dalam sistem pelayanan publik.

Baca juga: Dekatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Wamenkumham Buka Publik Expo Kemenkumham Jateng

Selain mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk penguatan reformasi birokrasi, acara ini juga menjadi forum untuk bertukar pengalaman dan best practices antar berbagai UPT. Hal ini diharapkan dapat mempercepat implementasi perubahan positif dan menciptakan sinergi di antara seluruh instansi terkait.

Dengan semangat yang tinggi, acara Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi momentum positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat  reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik