Rutan Kudus Aktif Dalam Kegiatan Evaluasi Mandiri SAKIP

Bandungan - SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, pengadaan dan pelaporan kinerja yang selaras sistem akuntabilitas keuangan dalam hal ini setiap instansi diwajibkan melaporkan penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Bertempat di Griya Persada Conventions and Hotel Bandungan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus yang diwakili Kepala Subseksi Pengelolaan, Mohammad Riza Aliyafi dan Staf Pengelola Keuangan Rutan Kudus mengikuti Kegiatan Evaluasi atas inplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (24/04).

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto membuka jalannya acara tersebut. Dalam sambutannya Tejo Harwanto menekankan pentingnya tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

“Berdasarkan amanat Permenpan-RB Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, ” terangnya.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

“Sasaran evaluasi SAKIP tersebut adalah seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan terakhir pengukuran capaian kinerja, ” jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penguatan Materi “Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM” secara Panel oleh perwakilan dari KemenpanRB, Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Baca juga: Jabarkan Tupoksi, Pangkalan Bakamla Batam Sinergis Nelayan Sekitar

Kegiatan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kumham Jawa Tengah secara hybrid yaitu langsung dan virtual. Untuk UPT Eks. Karesidenan Semarang dan Pati hadir secara langsung. Kanwil Kemenkumham Jateng juga menggandeng Kemenpan-RB dan pendamping dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk hadir sebagai narasumber