Kepala Rutan Kudus Kukuhkan Satgas Netralitas ASN

Kudus - Senin (29/01), Bertempat di Aula atas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus, dilaksanakan Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah digelar serentak secara virtual. 

Acara tersebut dibuka oleh Kakanwil Jateng, Tejo Harwanto. Dirinya menyampaikan bahwa pengukuhan Satgas Netralitas merupakan bentuk komitmen dalam menjaga netralitas ASN dan PPNPN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) khususnya Kantor Wilayah Jawa Tengah. 

Baca juga: PK Bapas Nusakambangan Lakukan Pendampingan Proses Penyidikan ABH

"Sebagai instansi Pemerintahan, dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terutama di Pemilu 2024. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau intervensi politik yang dapat merusak kestabilan dan keamanan di dalam instansi, " ungkapnya. 

"Pengukuhan Satgas Netralitas ini semoga menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjaga netralitas dan independensi ASN dan PPNPN di seluruh Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024, " tambahnya. 

Baca juga: Kunjungan Virtual Perwakilan Kedubes Iran Kepada Warga Binaan Asing Asal Iran di Lapas Karanganyar

Pengukuhan Satgas Netralitas rutan Kudus dihadiri oleh pejabat rutan Kudus dan perwakilan dari beberapa Staff serta dipimpin oleh Kepala rutan Kudus, Solichin. Satgas ini sendiri bertugas untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh ASN dan PPNPN di lingkungan rutan Kudus.

Kepala Rutan Kudus, Solichun menambahkan bahwa seluruh pegawai di rutan Kudus telah berkomitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan Satgas Netralitas dalam menjaga integritas dan netralitas instansi dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Bulan Suci Ramadhan Penuh Berkah, Kodam IV/Diponegoro Bagikan Takjil Gratis di Pasar Banyumanik

"Semoga dengan adanya Satgas ini, rutan Kudus dapat menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dan PPNPN, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bersih dan terbebas dari intervensi politik, " tuturnya.