Jelang HDKD Ke 78, Rutan Kudus Ikuti Seminar Nasional

Kudus - Berlangsung di aula atas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus, Kepala Rutan (Karutan) Kudus, Solichin berserta jajarannya ikuti seminar nasional secara virtual zoom meeting yang bertema *Menyongsong berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana*, Senin (24/07).

Kegiatan seminar tersebut dibuka oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly yang menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat malah sering dianggap lebih dapat menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Hal ini tak bisa dipungkiri mengingat hukum adat lebih lama tinggal berdampingan dengan masyarakat Indonesia 

Baca juga: Babinsa Tetebatu Selatan dan Warga Gotong Royong Bersihkan Badan Jalan

“Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis, yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia, tidak dapat dipungkiri aturan yang hidup dalam masyarakat dianggap lebih dapat menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, ” jelas Menkumham.

Disenggalaranya seminar ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Bakti (HDKD) ke 78 tahun 2023 yang mengangkat tema 'Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju'. Hal kemajuan yang dicapai oleh Kemenkumham adalah ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut KUHP.

Baca juga: Taruna Poltekip 53 Bebaskan Lahan untuk Persiapan Penanaman 1000 Bibit Pohon Jati

Karutan Kudus, Solichin mengingatkan agar seluruh jajaran pegawai Rutan Kudus untuk senantiasa mengikuti aturan yang berlaku bersamaan dengan penyesuaian yang berlaku.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya yaitu Guru Besar FH Universitas Diponegoro Pujiyono, Hakim Agung MA Prim Haryadi, Dosen Hukum Pidana FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ferry Fathurokhman, dan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Erasmus A.T Napitupulu.

Baca juga: Pelaksanaan Pelatihan kemandirian tahap III Lapas Permisan Dimulai