Ikuti Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2024, Rutan Kudus Siap Optimalkan Anggaran

Kudus - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Tengah, Selasa (18/07).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dan dihadiri langsung oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, serta tim operator RKA-K/L pada Satuan Kerja Pemasyarakatan/Keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-eks Karesidenan Kabupaten Pati.

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal

Maksud dari penyelenggaraan penyusunan rencana kerja adalah untuk memberikan arahan serta pengendalian kepada UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah agar mempunyai pemahaman dan kemampuan yang sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja pada masing-masing UPT, serta mampu mendeteksi tingkat kesalahan dalam penyusunan anggaran dan memperkecil terjadinya revisi anggaran.

Kegiatan diawali sambutan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono. Dirinya menyatakan bahwa rencana kerja yang disusun menjadi dasar dalam pelaksanaan kinerja masing-masing UPT. 

Baca juga: Cegah Potensi Ganggan Kamtib, Polsek Nusakambangan Patroli ke Lapas Karanganyar

“Tujuan dari giat ini agar kebutuhan anggaran sesuai dengan postur yang tersedia serta penyamaan persepsi standar harga satuan kegiatan dan terlaksananya pendampingan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja. Sehingga dapat meminimalisir adanya revisi anggaran dan dapat meningkatkan nilai IKPA, ” ungkap Dedi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengisian aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) oleh tim dari Sub Bagian Program dan Pelaporan Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Korban Kasus Perlindungan Anak

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang efektif, terukur, dapat dilacak dan transparan sehingga dapat dievaluasi dengan baik. Kerja sama ini mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan nasional.

Selain itu, dengan adanya KRISNA juga untuk meminimalkan proses perencanaan, membandingkan data RKA-K/L dan data monitoring, mendukung akurasi perencanaan dan berperan sebagai penyalur informasi perencanaan. 

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Salah satu perwakilan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus, Heri Mukti menuturkan ketika perencanaan merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan kinerja.

"Berharap penyusunan Renja ini dilakukan untuk sinkronisasi rencana kerja UPT dengan Kementerian, " pungkasnya.

Baca juga: Maju di Pilkades Periode ke-2, Sudiarto: Siap Perjuangkan Kesejahteraan Desa Geblog, Ini Visi dan Misinya